Pembebasan Lahan Jadi Kendala Penyelesaian Proyek Tol Probowangi

24-11-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan saat pertemuan Tim Kunspek Komisi VI DPR RI dengan PT Jasa Marga, PT Hutama Karya, PT PP, PT Wijaya Karya, PT Waskita Karya, PT Adhi Karya dan PT Jasa Raharja, guna membahas perkembangan Tol Probowangi, di Pasuruan, Jawa Timur, Senin (23/11/2020). Foto : Cashbi/Man

 

Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VI DPR RI yang dipimpin Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan mendapat informasi sejumlah kendala dalam penyelesaian proyek Tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi (Probowangi) di Provinsi Jawa Timur. Salah satunya masalah pembebasan lahan pada proyek tol sepanjang 172 kilometer tersebut. Kendala pembebasan lahan masih terjadi di Kabupaten Situbondo.

 

Hal itu diungkapkan Nasim saat pertemuan Tim Kunspek Komisi VI DPR RI dengan perwakilan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, PT Jasa Marga, PT Hutama Karya, PT PP, PT Wijaya Karya, PT Waskita Karya, PT Adhi Karya dan PT Jasa Raharja serta mitra kerja terkait, guna membahas perkembangan Tol Probowangi, di Pasuruan, Jawa Timur, Senin (23/11/2020). Proyek tol ini ditargetkan selesai pada tahun 2025 mendatang.

 

“Kita harus bijaksana, terutama di daerah Kabupaten Situbondo, karena daerah ini dilalui proyek pembangunan yang sangat panjang, yakni 110 kilometer dari total 172 kilometer. Yang pasti kami mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, karena proyek tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi ini adalah proyek tol dalam program nasional pemerintah yang dilaksanakan di ujung timur Pulau Jawa,” tambah Nasim. 

 

Selain itu, legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur III ini berharap ada rest area di sejumlah titik Tol Probowangi, yang nantinya membantu menghidupkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang harus memfokuskan kepada UMKM sehingga kebudayaan lokal, tradisi lokal dan kepentingan lokal bisa berkembang dengan proyek nasional ini.

 

Perlu diketahui, tol Probowangi ini merupakan tol terpanjang di Pulau Jawa dan dinilai tol terindah di Indonesia, karena tol tersebut melewati medan yang luar biasa, seperti pinggiran laut sepanjang Probolinggo-Situbondo, gunung, hutan dan Taman Nasional Baluran. “Oleh sebab itu saya sampaikan untuk gerbang exit tol harus diperhitungkan dan dipikirkan secara matang. Misal exit tol ke Bondowoso, exit tol ke Wisata Pasir Putih, exit tol Lingkar Ijen yang bisa langsung ke Kawah Ijen dan exit tol ke Taman Nasional Baluran,” saran Nasim. 

 

Nasim menambahkan, Komisi VI DPR RI berharap proyek tol Probowangi bisa selesai secepat mungkin. Pasalnya, tol tersebut memiliki nilai yang luar biasa, di antaranya untuk efektivitas berkendara, berbisnis, bekerja dan dalam pengembangan tempat wisata nasional. “Nantinya, perjalanan darat dari Jakarta hingga sampai ke ujung timur Pulau Jawa (Banyuwangi) hanya butuh waktu sekitar 12 jam,” simpul Nasim. 

 

Kepada pemerintah, lanjut Nasim, keseriusan dalam proses terselesainya proyek tersebut harus menjadi fokus utama. “Untuk itu Jasa Marga harus bisa berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dengan stakeholders serta dengan pemerintah agar proses ini cepat terlaksana, sehingga tahun 2025 proyek pembangunan tol ini sudah selesai,” tutup politisi Fraksi Partai Keadilan Bangsa (F-PKB) itu. (cas/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...